otonominews.com

Awang Faroek Ishak:  “GGC Diharapkan Dorong Program FCPF”
Foto : Gubernur Kaltim, Awang Faroek

Awang Faroek Ishak: “GGC Diharapkan Dorong Program FCPF”

Reporter : Red | Editor : Iast | Rabu , 28 September 2016 - 07:22 WIB

kaltim 

Otonominews.com (Samarinda) - Sejak tahun 2010, Kalimantan Timur sudah mencanangkan Gerakan Kaltim Hijau yang juga dikenal dengan Green Kaltim. Untuk memperkuat gerakan pembangunan hijau berkelanjutan tersebut, pada pertengahan tahun 2016 lalu, Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Awang Faroek Ishak kembali mendeklarasikan gerakan yang jauh lebih besar dengan tajuk Green Growth Compact (GGC). “Kami sangat berharap, GGC dapat mendorong keberhasilan pengimplementasian program Forest Carbon Parnership Facility – Carbon Fund di Kalimantan Timur yang akan berlangsung mulai tahun 2018 hingga tahun 2024,” ujar Awang Farouk Ishak.
 
Menurut Awang Farouk Ishak yang disampaikannya di Hotel Shangri-La, Jakarta (26/09 2016) lalu, Program FCPC atau Carbon Fund merupakan program yang didanai oleh Bank Dunia yang pertamakali diselenggarakan di Indonesia. Jadi, lanjut, Anang Farouk Ishak, sukses atau tidaknya program tersebut akan mempengaruhi nama baik, bukan saja nama baik Kalimantan Timur, melainkan juga nama baik Indonesia. Pada acara yang juga dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) RI, Nazir Foead, Pimpinan Bank Dunia dan Lembaga Kerjasama Internasional, Bupati, Walikota, Pimpinan SKPD lingkungan Kaltim, serta Duta Besar, Awang Farouk Ishak melaporkan bahwa pada Annual Meeting Governors Climate and Forest Taksforce yang berlangsung di Guadelajara, Jalico, Mexico akhir Agustus 2016 lalu, Provinsi Kalimantan Timur telah terpilih sebagai Chairman GGC untuk periode 2016-2017. Bahkan, katanya, pada September 2017 mendatang, Kaltim akan menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan Annual Meeting GGC bagi 35 negara bagian dan provinsi dari 10 negara.
 
 
 
Seperti diketahui, jelas Awang Farouk Ishak, Kaltim sudah menjadi anggota GCF sejak tahun 2009 bahkan menjadi salah satu pendiri organisasi tersebut. Oleh sebab itu, tegas Awang Farouk Ishak, dalam rangka saling tukar menukar informasi dan pengalaman dalam pengimplementasian REDD+, Kaltim senantiasa hadir dalam tiap pertemuan tahunan GGC, mulai dari pertemuan di California, Brazil, (Acre, Mato Grosso Para, Amapa), di Peru (Madre de Dios) di Spanyol (Catalonia) di Mexico (Campeche, Jalisco) dan di Indonesia (Aceh, Kalimantan Tengah).
 
 
 
Lebih jauh Awang Farouk Ishak menyampaikan, dalam konteks Green Growth Compact, bila Kaltim barhasil mengembangkannya, maka hal itu akan menjadi bahan pelajaran berharga bagi semua anggota GGC dalam rangka melestarikan hutan dan mensejahterakan masyarakat yang menjadi tujuan utama dibentuknya organisasi GGC. Strategi Kaltim dalam menerapkan pembangunan hijau dan mengimplementasikan program REDD+, Awang Farouk Ishak mengatakan sudah menyampaikan dalam berbagai kesempatan saat dipercaya menjadi pembicara di berbagai forum antara lain di COP 21 Paris dan di REDD Exchange 2016 Oslo.
 
 
 
Seperti kita ketahui, kata Awang Farouk Ishak, sumber daya alam Kalimantan Timur, terutama sumber daya tambang, minyak dan gas, sudah sejak lama menjadi penopang utama pembangunan ekonomi Kaltim. “Bukan hanya penopang perekonomian Kalimantan Timur, melainkan juga bagi kepentingan nasional. Di sisi lain, Kalimantan Timur juga dikenal sebagai kawasan mega-biodiversity baik yang tersimpan dalam bentuk ekosistem terestrial maupun dalam bentuk ekosistem pesisit dan laut.  Biodiversity Kalimantan Timur itu menjadi asset vital nasional untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang,” papar Awang Farouk Ishak.
 
 
 
Dijelaskan Awang Farouk Ishak, praktik pengelolaan sumber daya alam Kaltim, terutama pada masa silam yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah memunculkan berbagai dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup. “Tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan telah secara nyata menjadi penyebab menurunnya tingkat keanekaragaman hayati serta munculnya berbagai bencana, antara lain banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor maupun bencana ekologi lainnya, termasuk berkurangnya sumber-sumber air bersih di beberapa wilayah. Berbagai bencana itu tidak saja menimbulkan kerugian besar berupa kehilangan harta benda melainkan juga menimbulkan korban jiwa. Kondisi itu telah membuat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kalimantan Timur sangat prihatin dan tidak ingin hanya diam berpangku tangan. Oleh karena itu, dengan tekad untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan keinginan untuk menjadikan Kalimantan Timur sebagai Provinsi Hijau maka pada Februari 2008 Kalimantan Timur telah mendeklarasikan Kaltim Hijau atau Green Kaltim,” terangnya.
 
 
Sejak Deklarasi Kaltim Hijau, kata Awang Farouk Ishak, berbagai inisiatif telah dilakukan baik oleh Pemerintah Kaltim sendiri maupun melalui kolaborasi dengan pemerintah Kaltim sendiri maupun melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya. “Insiatif yang dilakukan Pemerintah Kaltim antara lain adalah pengembangan konsep Pembangunan Rendah Emisi (Low Carbon Growth Strategy), pengembangan Strategi Rencana Aksi Provinsi Implementasi REDD+ (SRAP REDD+), pengembangan dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, pengarusutamaan dokumen Master Plan Ekonomi Hijau ke dalam RPJM Kabupaten dan Kota, pengembangan Master Plan Perubahan Iklim serta penerbitan berbagai peraturan yang pro pelestarian lingkungan hidup dalam bentuk Pergub dan Perda. Tidak cukup sampai disitu, pada bulan Januari 2011, Pemerintah Kaltim juga membangun Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI), sebuah lembaga yang diarahkan untuk memainkan peran sentral di Kaltim dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan terkait perubahan iklim antara pemerintah pusat dan daerah (koordinasi vertikal) dan antar daerah di seluruh wilayah Kalimantan Timur (koordinasi horisontal),” ujar Awang Farouk Ishak panjang lebar.
 
 
Selain fungsi koordinatif, jelasnya, DDPI juga bertugas untuk merumuskan strategi tingkat provinsi yang terkait dengan pengurangan emisi dan mitigasi perubahan iklim dan merancang strategi Kaltim untuk menjangkau pasar perdagangan karbon. DDPI juga harus memastikan bahwa seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur mengadopsi strategi pertumbuhan rendah karbon. Lebih lanjut Awang Farouk Ishak mengatakan, inisiatif yang didorong para pemangku kepentingan lainnya di Kaltim, di antaranya Program Karbon Hutan Berau (dikenal dengan PKHB), Demonstrasi REDD+, Program Heart of Borneo (HoB), Program Konservasi Gambut Mahakam Tengah, Restorasi Ekosistem Mangrove di Delta Mahakam, Program Pilot Pembangunan Ekonomi Hijau di Kabupaten Mahakam Ulu, Pengembangan Energi Terbarukan di Areal Reklamasi Paska Tambang, Pemanfaatan Limbah industri Sawit untuk Elektrifikasi, dan Kesepakatan Para Pihak dalam Pengelolaan Konservasi Habitat Orang Utan Skala Bentang Alam Wehea-Kelay yang terhampar di Kabupaten Berau dan Kutai Timur.
 
 
 
Menurut Awang Farouk Ishak, berbagai inisiatif itu bukan hanya melengkapi inisiatif dan komitmen pemerintah daerah, melainkan bersifat saling menguatkan. Hasil kerja kolaboratif ini pula yang mendorong Kaltim berhasil menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 24 % dari target 29 % pada tahun 2014 yang baru lalu. Pengalaman yang diperoleh dari pelaksanaan berbagai inisiatif itu, kata Awang Farouk Ishak dirasa sangat penting untuk dihimpun dan dijadikan bekal berharga bagi pengembangan program-program pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup di lebih banyak lokasi di Kaltim dengan melibatkan lebih banyak pihak yang berkolaborasi.
 
 
 
“Pengalaman itu bisa menyangkut aspek perencanaan program, kebijakan dan peraturan yang diperlukan, pendanaan, kelembagaan, kemitraan dengan pelaku bisnis dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Wadah yang dibangun untuk menempatkan berbagai resource yang tadi disebutkan itulah yang dimaksud dengan GREEN GROWTH COMPACT atau GGC. Secara lebih komprehensif GGC dapat dimaknai sebagai kerangka kesepakatan yang menyediakan arahan bagi para pihak yang ingin mengembangkan perencanaan, kebijakan, serta kegiatan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup yang lebih operasional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lingkungannya dengan tetap bertumpu pada regulasi yang telah ada dan keterpaduan sistem pelaksanaannya,” paparnya.
 
 
 
Dijelaskannya, GGC dapat dibentuk di mana saja dan dalam berbagai skala, di lokasi-lokasi yang memerlukan. Misalnya GGC Rehabilitasi Mangrove Delta Mahakam, GGC Limbah Sawit untuk Elektrifikasi, GGC Hutan Lindung Wehea, dll. Para pihak yang perlu dilibatkan dalam GGC, adalah mereka yang memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, yang terdiri dari para bupati, para pimpinan dunia usaha (migas, perkebunan, pertambangan dan kehutanan), para akademisi, para kepala desa, LSM lokal, nasional dan internasional, serta mitra pembangunan lainnya. “Mereka dengan kepemimpinannya masing-masing diharapkan dapat mengikutsertakan sebanyak mungkin orang-orang di lingkungannya dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dengan menyelaraskannya dengan nilai-nilai sosial budaya setempat,” pungkasnya

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email newsotonomi[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.